Flores Timur, infodesanasional.id,— Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur kembali dipertanyakan. Sebuah plat deker senilai Rp200 juta di Desa Bahinga, Kecamatan Tanjung Bunga, yang baru saja selesai dibangun, kini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Padahal proyek tersebut baru beberapa waktu digunakan.
Fakta ini menambah daftar panjang proyek pemerintah daerah yang disorot karena mutu pengerjaannya meragukan. Warga setempat menyebut kondisi plat deker sudah retak dan terkelupas di sejumlah bagian, menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan dan keselamatan pengguna jalan.
“Bangunan ini baru saja selesai, tapi sudah rusak. Kalau begini, bagaimana nanti saat hujan besar? Pemerintah harus turun periksa lagi hasil pekerjaannya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (7/10/2025).
Proyek Didanai APBD, Tapi Cepat Rusak
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Mulo Bahang dengan konsultan pengawas CV Alam Kreatif Consultan.
Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur, dengan sumber dana dari APBD II Tahun Anggaran 2025 senilai Rp200 juta. Masa kerja ditetapkan selama 90 hari kalender.
Namun, hasil di lapangan jauh dari harapan. Keretakan pada struktur deker menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan pelaksanaan pekerjaan, mulai dari kualitas bahan bangunan, kepadatan urukan, hingga ketebalan coran.
“Kalau pekerjaan baru selesai lalu rusak, berarti ada masalah. Entah di campuran semen, urukan tanah, atau karena diawasi asal-asalan,” ujar seorang warga lainnya.
Tanggung Jawab Dipertanyakan
Dalam setiap proyek pemerintah, kontraktor dan konsultan pengawas memegang peran vital. Kontraktor bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan, sementara konsultan wajib memastikan seluruh tahapan sesuai spesifikasi teknis.
Namun lemahnya pengawasan dari instansi terkait kerap membuat proyek semacam ini berakhir sekadar formalitas serah terima tanpa mutu.
Pemerhati pembangunan di Flores Timur menilai, fenomena seperti ini menunjukkan adanya budaya impunitas dalam proyek infrastruktur daerah di mana kekeliruan teknis dan dugaan penyimpangan sering berlalu tanpa konsekuensi hukum.
DPRD dan APH Didorong Bertindak
Publik kini menuntut DPRD Flores Timur untuk tidak tinggal diam. Fungsi pengawasan dewan dianggap belum maksimal karena masih banyak proyek bernilai besar dengan hasil rendah kualitasnya.
DPRD diminta tidak sekadar menerima laporan kegiatan, tetapi turut melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Lebih jauh, kondisi ini layak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH). Kerusakan cepat pada proyek publik bisa menjadi indikasi kelalaian, manipulasi bahan, atau penyimpangan anggaran.
Pemeriksaan teknis dan audit keuangan perlu dilakukan agar kerugian negara dapat dicegah dan pihak bertanggung jawab tidak lolos begitu saja.
(Tim)
Post a Comment for "Proyek Plat Deker Rp200 Juta di Flores Timur Rusak, Mutu Pembangunan Infrastruktur Dipertanyakan"