Viral di TikTok, Dugaan RSUD Sungai Lilin Dikabarkan Kehabisan Obat Bius Meski Anggaran Miliaran

Sungai Lilin, infodesanasional.id,- Postingan TikTok Viral Soroti Dugaan RSUD Sungai Lilin: Obat Bius Kosong, Anggaran Dipertanyakan, Publik kembali dibuat geram oleh kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Sungai Lilin. Rumah sakit daerah yang mengelola anggaran kesehatan sekitar Rp4,5 miliar justru dilaporkan kehabisan stok obat bius, obat vital yang menentukan keselamatan pasien, khususnya ibu melahirkan.

Kasus ini mencuat setelah seorang netizen melaporkan bahwa seorang ibu hamil terpaksa dirujuk ke RSUD Sekayu, bukan karena kondisi medis kompleks, melainkan karena alasan yang dinilai tidak masuk akal: obat bius tidak tersedia. Kejadian tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan ibu dan bayi.

Kesenjangan yang mencolok antara besarnya anggaran dan kosongnya obat esensial di lapangan memunculkan pertanyaan serius. Secara logika, anggaran miliaran rupiah seharusnya lebih dari cukup untuk menjamin ketersediaan obat-obatan dasar sepanjang tahun. Fakta sebaliknya justru menimbulkan indikasi kuat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran, bahkan mengarah pada dugaan penyelewengan dana.

Sejumlah dugaan yang mengemuka antara lain:

Pengadaan fiktif, anggaran dicairkan namun barang tidak pernah sampai ke gudang farmasi.

Mark-up harga, sehingga dana besar hanya menghasilkan volume obat yang minim.

Manajemen inventaris yang disengaja, menciptakan kelangkaan buatan untuk menutupi defisit anggaran atau kepentingan tertentu.

Ironisnya, hingga isu ini viral dan diberitakan, belum ada klarifikasi resmi dari manajemen RSUD Sungai Lilin maupun instansi terkait. Sikap bungkam tersebut justru memperbesar kecurigaan publik dan menambah ketidakpercayaan terhadap pengelolaan layanan kesehatan daerah.

Kasus ini relevan dengan sejumlah regulasi penting, di antaranya:

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melihat situasi yang dinilai membahayakan masyarakat, berbagai pihak mendesak:

Inspektorat dan BPK untuk segera melakukan audit investigatif terhadap realisasi belanja obat di RSUD Sungai Lilin.

Dinas Kesehatan agar memberikan penjelasan terbuka dan transparan kepada publik.

Aparat Penegak Hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi riil di lapangan.

Manajemen RSUD agar berhenti bersembunyi di balik alasan normatif dan segera memastikan hak pasien atas pelayanan medis yang layak.

Korupsi di sektor kesehatan bukan sekadar kejahatan keuangan. Ia adalah kejahatan kemanusiaan. Ketika anggaran miliaran rupiah gagal menjamin obat bius bagi ibu melahirkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi nyawa rakyat.

Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah dan aparat penegak hukum. Apakah dugaan ini akan diusut tuntas, atau kembali menguap tanpa kejelasan?

Sementara direktur RSUD sungai lilin belum bisa di konfirmasi atas dugaan kasus tersebut lantaran berita ini masih berlanjut serta menunggu hak jawab dan hak korekoreksi dari orang yang brrkopenten di RSUD tersebut

(Tim)