Kadis Perindag Flotim: Pemerintah Bukan Penyedia Anggaran, Masyarakat Lamanabi Bangun Kampung Sendiri!

Flores Timur, infodesanasional.id,– Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Flores Timur, Siprianus Sina Ritan, melempar tanggung jawab pembangunan ekonomi kepada masyarakat Desa Lamanabi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah kini hanyalah regulator dan bukan lagi penyedia anggaran bagi aktivitas ekonomi warga.

Pernyataan ini menanggapi keluhan petani Lamanabi yang selama ini terpaksa "menumpang" pada jalur distribusi Biara Trappis akibat absennya peran negara dalam pemasaran hasil tani.

"Peran pemerintah sekarang itu bukan sebagai penyedia anggaran tetapi sebagai regulator. Paradigma sekarang masyarakat dituntut membangun dirinya sendiri, membangun kampungnya sendiri,” tegas Siprianus saat dikonfirmasi pada Rabu (07/01/2026) pukul 10.56 Wita.

Meskipun menjabat sebagai kepala dinas teknis, Siprianus blak-blakan mengaku tidak memiliki data terkait hasil produksi masyarakat Lamanabi di luar lingkup Biara Trappis. Ia menyebut belum mengetahui pasti volume produksi rambutan, salak, hingga alpukat milik warga.

“Saya sebagai instansi teknis yang khusus belum melihat hasil produksi masyarakat. Saya belum tahu rambutan, salak, nangka, alpukat mereka berapa pohon dan berapa ukuran lahan,” ungkapnya.

Terkait ketergantungan logistik warga pada kendaraan swasta (Biara Trappis), Siprianus justru menilainya sebagai hak dan kemauan masyarakat, bukan sebagai kegagalan fasilitas pemerintah. Ia berdalih bahwa intervensi pemerintah berupa armada angkut hanya akan dipikirkan jika terjadi kelebihan produksi (overload).

“Jalur pemasarannya itu terkait dengan hak dan kemauan mereka. Kalau petani yang keren sekarang, jika satu pohon rambutan menghasilkan dua juta omzet, apa salahnya dijemput ke sana? Kenapa tidak menggunakan teknologi HP, kenapa tidak posting?” ucapnya.

*Pasar Desa Belum Ada, Anggaran 2026 Dirahasiakan*

Siprianus mengakui hingga saat ini belum ada pasar di Lamanabi. Alih-alih menjanjikan infrastruktur pasar permanen, ia hanya menjanjikan pembinaan pedagang kaki lima pada tahun 2026. Namun, ia menolak mempublikasikan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah untuk rencana tersebut.

“Sudah ada (anggarannya), tetapi itu masih perencanaan dari pemerintah yang belum bisa dipublikasikan,” tutupnya.