Menunggu Korban Jiwa atau Makam Leluhur Hanyut? Birokrasi Anggaran Flores Timur Biarkan Abrasi 'Gilas' SDK Atagamu

Flores Timur,Infodesanasional.id - Ancaman abrasi yang menghantui Gedung SDK Atagamu dan area pemakaman leluhur di Desa Bubu Atagamu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, hingga kini belum mendapatkan solusi konkret. Masalah klasik keterbatasan anggaran menjadi faktor utama belum terealisasinya pembangunan infrastruktur pengaman pantai di wilayah tersebut, Jumat (09/01/26).

Dilansir dari sumber Suara Lamaholot, Plt. Camat Solor Selatan, Benediktus M. Jawan, menjelaskan bahwa pihak pemerintah kecamatan telah berulang kali memperjuangkan perbaikan tersebut dalam agenda tahunan. Sejak tahun 2023 hingga perencanaan tahun 2025, pembangunan Talud Bubu dan pengamanan SDK Atagamu selalu masuk dalam daftar usulan prioritas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

"Usulan ini sudah ada sejak masa jabatan mantan camat Bapak Yos Klodor dan terus kami kawal hingga periode 2023-2025. Namun, realisasinya kembali terbentur pada persoalan anggaran," ujar Benediktus saat dikonfirmasi pada Rabu malam (07/01/2025).

Menurut Benediktus, kewenangan terkait alokasi anggaran berada di tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur. Ia mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, terjadi kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah yang berdampak pada prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.

Ia juga mengklarifikasi peran pemerintah kecamatan yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dana publik.

"Kecamatan setiap tahun hanya mengelola anggaran rutin untuk operasional. Kami tidak mengelola anggaran yang berhubungan langsung dengan proyek fisik pelayanan publik," jelasnya.

Terkait detail besaran pemangkasan anggaran yang terjadi di tingkat kabupaten, Benediktus mengaku tidak mengetahui persentase pastinya secara rinci. Namun, ia memastikan bahwa semua aspirasi masyarakat Desa Bubu Atagamu telah tercatat secara resmi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan untuk kemudian direkapitulasi oleh pemerintah kabupaten.

"Semua usulan diproses melalui Musrenbang RKPD. Pihak kabupaten yang nantinya melakukan rekapan berdasarkan pembahasan dan persetujuan di tingkat tersebut," tambahnya.

Meski usulan telah masuk dalam sistem perencanaan, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai langkah darurat yang akan diambil untuk mencegah potensi ambruknya fasilitas pendidikan dan situs pemakaman warga tersebut sebelum terjadi kerusakan total atau jatuh korban jiwa. Masyarakat setempat kini berharap ada perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar ancaman abrasi ini segera tertangani.