Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), infodesanasional.id,- Hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kabupaten muda yang digadang-gadang sebagai daerah potensial di Sumatera Selatan justru terjebak dalam krisis sampah akut. Tumpukan sampah menggunung di pinggir jalan, selokan tersumbat, bau busuk menusuk hidung warga. Ironisnya, semua ini terjadi di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamatan lingkungan.
Koalisi KAWALI (Kawal Lingkungan Hidup) Indonesia Lestari Sumatera Selatan dengan tegas menyatakan: PALI berada dalam status DARURAT SAMPAH.
Namun pertanyaannya sederhana dan menyakitkan:
1. Di mana negara?
2. Ke mana DLH Kabupaten PALI?
3. Mengapa krisis ini dibiarkan berlarut-larut?
Warga tidak butuh janji manis atau spanduk sosialisasi. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata, bukan rapat seremonial tanpa hasil. Sampah bukan sekadar persoalan estetika—ini soal kesehatan publik, pencemaran lingkungan, dan kegagalan tata kelola.
Jika DLH PALI masih menganggap persoalan ini sepele, maka patut diduga ada pembiaran sistematis. Anggaran ada, struktur organisasi ada, kewenangan ada—tetapi hasilnya nihil. Apakah ini karena ketidakmampuan? Atau ketidakpedulian?
KAWALI menilai, bila kondisi ini terus dibiarkan:
Lingkungan akan rusak permanen
Penyakit berbasis lingkungan akan meningkat
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan runtuh
Sampah adalah cermin kepemimpinan.
Dan hari ini, cermin itu memantulkan wajah buruk tata kelola lingkungan di Kabupaten PALI.
KAWALI MENUNTUT:
Status DARURAT SAMPAH segera ditetapkan
Evaluasi total kinerja DLH Kabupaten PALI
Transparansi anggaran pengelolaan sampah
Libatkan masyarakat dan komunitas lingkungan secara nyata
Jika pemerintah daerah masih memilih diam, maka publik berhak bersuara lebih keras. Lingkungan bukan tempat bermain politik. Ini soal hidup dan masa depan.
PALI DARURAT SAMPAH. BERTINDAK SEKARANG, ATAU BERSIAP MENUAI BENCANA.
(Yayan Haryono,S.E)

Post a Comment for "DARURAT SAMPAH DI KABUPATEN PALI: LINGKUNGAN DIAMBANG HANCUR, PEMERINTAH KE MANA? "