Diharap Bupati Muba H.M.Toha SH, Harus Evaluasi Kinerja BP2RD Dan BPKAD Penyebab TPP ASN Empat Bulan Belum DiBayarkan.

Muba. Infodesanasional.id - Sangat miris sekali akibat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN kabupaten Muba sudah empat bulan belum dibayarkan membuat ribuan ASN Kabupaten Musi banyuasi menjerit karena kebutuhan sehari-hari.

Selain gaji pokok, ASN memperoleh tunjangan salah satu bentuk tunjangan yang diterima ASN di luar gaji pokok adalah TPP dan sampai bulan April 2026 ini belum dibayarkan.

Beberapa ASN di kabupaten Musi banyuasin yang tidak mau disebutkan jati dirinya menyampaikan keluhan mereka pada media terkait belum turunnya uang TPP yang menjadi hak mereka sebagai pegawai ASN, sampai di bulan April tahun 2026 ini belum juga dibayar," uangkapnya.

“Pusing kami hingga saat ini uang TPP belum juga turun sedangkan SK kami sudah tergadai menjadi jaminan Bank . Uang TPP tersebut adalah standar kebutuhan hidup kami setiap bulannya, untuk membayar biaya sekolah anak, untuk kebutuhan sehari-hari, bayar hutang, kadang malu sama yang punya memberikan hutang, Saya ini kan hidupnya sehari-hari benar-benar dari uang gaji pokok sama TPP tersebut, tidak ada penghasilan lain dan kelebihan saldo di rekening seperti pejabat-pejabat lainnya, kalau sudah seperti sekarang ini bulan ke empat TTP belum juga cair saya jadi bingung apakah kami harus lari ke pinjol atau rentenir,” ungkap Karno (nama disamarkan) Senin ( 20/4/ 26).

Ketua DPD PGK kabupaten Muba mempertanyakan kinerja BP2RD dan BPKAD serta satgas percepatan PAD sejauh mana kinerjanya, padahal di kabupaten Muba ini banyak potensi yang bisa dikelola, dan banyak sekali perusahaan - perusahaan perkebunan, Batu bara sejauh mana pihak terkait menggarap pajak-pajak seperti BPHTB, PBB, PAT, dan Makan Minum, ini selalu yang diharapkan dari DBH dari pusat," jelasnya.

Dia juga meminta kepada Bupati Muba H. M. Toha Tohet SH agar dapat mengevaluasi dinas- dinas terkait yang tidak bisa bekerja jangan hanya menerimah laporan di atas meja saja," ungkapnya.

Sampai berita ini dibuat dinas terkait belum dikonfirmasi, hanya BPKAD yang perna dikonfirmasi permaslahan TPP belum dibayarkan namun tidak mendapat jawaban. Warto/tim)