Koalisi Masyarakat Muba Desak DPRD Gelar RDP Terkait Proyek Jalan Nasional Rp170 Miliar, Minta Gubernur Hadir

SEKAYU, Infodesanasional.id – Gelombang protes terkait kondisi infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali memanas. Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Peduli Musi Banyuasin secara resmi melayangkan desakan kepada Ketua DPRD Muba untuk segera menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berskala besar.

Koalisi menuntut kehadiran seluruh pemangku kepentingan kunci guna membahas progres dan transparansi proyek jalan nasional senilai Rp170 miliar yang bersumber dari APBN. Proyek ini mencakup ruas vital mulai dari Mangun Jaya, Beruge, Sugi Waras, Sereka, Tanjung Raya, Sangdes, hingga batas Muara Beliti di Musi Rawas.

Daftar Pihak yang Didesak Hadir:

Koalisi meminta Ketua DPRD Muba untuk menghadirkan dan mengundang pihak-pihak berikut dalam forum RDP:

Gubernur Sumatera Selatan (Dr. H. Herman Deru, SH, MM) dan Ketua DPRD Sumsel (Andie Dinialdie, SE, MM).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan.

Direktur/GM PT Yasa Perkasa Jakarta selaku pemenang tender proyek jalan nasional ruas Mangun Jaya - Muara Beliti senilai Rp170 Miliar.

Bupati Muba (H.M. Toha Tohet, SH), Wakil Bupati, serta Sekda Muba.

Unsur Kewilayahan: Camat Sanga Desa, Camat Batang Hari Leko (BHL), Camat Lalan, beserta para Kepala Desa terkait (Tanjung Raya, Kemang, Keban, Terusan, Ulak Embacang, Macan Sakti, Bintiela, Pangkalan Bulian, dan Sako Subang).

Tuntutan Transparansi dan Percepatan

Koalisi menilai progres pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor saat ini tidak sebanding dengan tingkat kerusakan parah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Jalan tersebut merupakan urat nadi mobilitas masyarakat yang menghubungkan Muba dengan daerah tetangga hingga ke Jambi dan Bengkulu.

"Kami meminta transparansi penuh atas anggaran Rp170 miliar ini. Masyarakat butuh kepastian kapan jalan ini benar-benar mulus, bukan sekadar janji atau perbaikan asal-asalan," ujar perwakilan koalisi dalam pernyataan resminya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Muba dilaporkan telah membuka ruang audiensi, namun masyarakat mendesak agar pertemuan ini menjadi forum dialog terbuka yang solutif, bukan sekadar wacana administratif.(lekat/tim)