Tiga Kali Presiden Ungkap Kasus Besar, Proyek Sekolah dan Jembatan di Muba Diambil Alih Pemerintah Pusat

Musi Banyuasin, infodesanasional.id, – Pengungkapan sejumlah kasus besar oleh presiden dalam tiga periode berbeda membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan proyek strategis di daerah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, di mana sejumlah proyek penting akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat.

Pengambilalihan tersebut mencakup proyek pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan serta infrastruktur jembatan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah pusat untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Seiring dengan itu, muncul sorotan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba. Hingga saat ini, DPRD dinilai belum mengambil langkah konkret dalam menyikapi persoalan tersebut, khususnya dalam hal pengajuan laporan atau koordinasi resmi melalui Aparat Penegak Hukum (APH) wilayah kepada APH tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Seorang tokoh masyarakat, Ardi, menyampaikan kritiknya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai DPRD seharusnya lebih aktif dalam mengawal persoalan yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

“Sudah tiga kali presiden mengungkap kasus besar dan mengambil alih. Namun DPRD Kabupaten Muba belum ada bergerak untuk mengajukan lewat APH wilayah ke APH Sumsel soal sekolah dan jembatan yang diambil alih oleh pusat. Padahal, ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Ardi.

Ia juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang dinilai mendesak untuk segera diperbaiki, khususnya Jembatan Lais serta jembatan di wilayah Bayung Lencir, tepatnya di Desa Mekar Sari. Kedua jembatan tersebut disebut memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan akses transportasi harian.

Menurutnya, kondisi jembatan yang ada saat ini memerlukan perhatian serius karena berpotensi membahayakan pengguna. Selain itu, keterlambatan penanganan juga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.

Warga di sekitar lokasi pun berharap adanya percepatan perbaikan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka juga menginginkan adanya kejelasan terkait status pengelolaan proyek yang telah diambil alih, termasuk transparansi dalam proses pengerjaannya.

Pengambilalihan oleh pemerintah pusat sendiri dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek sekaligus memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga. Namun di sisi lain, peran pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, tetap dianggap penting agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Muba terkait langkah lanjutan maupun tanggapan atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Kondisi ini pun menimbulkan tanda tanya mengenai sejauh mana komitmen lembaga legislatif daerah dalam mengawal isu-isu strategis di wilayahnya.

Masyarakat berharap ke depan ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

(Yayan Haryono)