Sekayu,Infodesanasional.id - 10 November 2026 Hari Pahlawan bukan hanya tentang masa lalu. Hari Pahlawan adalah tentang cara kita memuliakan manusia hari ini.
Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing. Hari ini, pahlawan berjuang dengan keringat, disiplin, dan tanggung jawab.
Pahlawan hari ini adalah pekerja di Musi Banyuasin. Pekerja yang berangkat sebelum subuh, bekerja di bawah terik matahari, di pabrik, di kebun, di kantor, di jalan, demi keluarga dan demi kemajuan daerah ini.
Dan pahlawan itu juga adalah HRD yang memastikan hak pekerja terpenuhi, serta Pengawas Ketenagakerjaan yang memastikan aturan dijalankan dengan adil.
Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, saya ingin menjadikan momentum Hari Pahlawan ini sebagai pengingat hukum, bukan sekadar seremonial.
Hari ini kita belajar bersama tentang PKWTT, Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2026.
Materi ini saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, agar mudah dipahami HRD, pekerja, dan menjadi pegangan bagi Pengawas Ketenagakerjaan di lapangan.
Apa Itu PKWTT?
PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak dibatasi waktu berakhirnya. Inilah yang masyarakat kenal sebagai karyawan tetap.
PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.
Tetapi ingat prinsip pentingnya: PKWTT lisan tetap sah, tetapi wajib dibuktikan dengan Surat Pengangkatan Tertulis.
Artinya, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengatakan, tidak ada kontraknya, jadi tidak ada buktinya. Justru ketika kontrak dibuat lisan, kewajiban perusahaan semakin tegas: harus menerbitkan Surat Pengangkatan.
Ini adalah bentuk perlindungan pertama bagi pekerja.
Dasar Hukum: Kita Bedah Pasal Demi Pasal
1. Pasal 92 - Tentang Masa Percobaan dan Hak Selama Percobaan
Pasal 92 ayat (1), (4), (5): Masa Percobaan Maksimal 3 Bulan dan Harus Tertulis.
Masa percobaan paling lama 3 bulan. Masa percobaan bersifat pilihan, bukan kewajiban. Jika diberlakukan, harus dinyatakan secara tertulis dalam PKWTT atau Surat Pengangkatan.
Bahasa edukatifnya: HRD, jangan menjadikan masa percobaan sebagai masa coba-coba yang tidak jelas ujungnya. Kalau memang mau ada masa percobaan, tuliskan. Kalau tidak ditulis, secara hukum dianggap tidak ada masa percobaan.
Pekerja, jika Anda bekerja sudah 4 bulan tanpa ada Surat Pengangkatan yang menyebut masa percobaan, maka status Anda bukan lagi pekerja percobaan.
Pengawas, yang pertama diperiksa adalah: Apakah ada dokumen yang menyebutkan masa percobaan? Berapa lamanya? Apakah sudah melewati 3 bulan?
Contoh di Muba: Perusahaan mempekerjakan pekerja sejak Januari tanpa surat apa pun, lalu di bulan Mei mengatakan pekerja masih percobaan dan diberhentikan tanpa prosedur. Ini keliru. Karena tidak ada tulisan tentang masa percobaan, pekerja sudah berstatus PKWTT.
Pasal 92 ayat (2) huruf a: Upah Selama Percobaan Minimal 75 Persen dan Tidak Boleh di Bawah Upah Minimum.
Upah selama masa percobaan paling sedikit 75 persen dari upah jabatan yang berlaku di perusahaan, dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.
Bahasa edukatifnya: Angka 75 persen itu adalah batas bawah, bukan target. Dan batas yang paling penting adalah Upah Minimum. Tidak boleh ada pekerja percobaan di Muba yang dibayar di bawah UMK/UMP dengan alasan masih percobaan.
HRD, hitung dulu: 75 persen dari upah jabatan itu berapa? Jika hasilnya masih di bawah Upah Minimum, maka yang berlaku adalah Upah Minimum.
Pekerja, Anda berhak bertanya: Upah jabatan saya berapa? 75 persennya berapa? Apakah sudah di atas Upah Minimum?
Pengawas, rumus pemeriksaannya sederhana: Bandingkan slip gaji masa percobaan dengan struktur upah jabatan dan Upah Minimum. Mana yang lebih rendah, itulah pelanggaran.
Pasal 92 ayat (2) huruf a, b, c: Pekerja Percobaan Tetap Punya Hak Penuh.
Selama masa percobaan, pekerja tetap berhak atas upah, jaminan sosial, dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Bahasa edukatifnya: Ini yang sering salah kaprah. Banyak yang mengira masa percobaan adalah masa tanpa BPJS, tanpa hak cuti, tanpa perlindungan. Salah. Sejak hari pertama bekerja, pekerja adalah manusia yang wajib dilindungi.
HRD, daftarkan pekerja sejak awal. Jangan menunggu lulus percobaan baru didaftarkan BPJS.
Pekerja, sejak hari pertama, Anda berhak atas jaminan sosial. Tanyakan kartu dan nomor kepesertaan Anda.
Pengawas, cek tanggal mulai bekerja dengan tanggal pendaftaran jaminan sosial. Jika ada jeda berbulan-bulan, itu temuan.
Pasal 92 ayat (3): Setelah Lulus, Wajib Diangkat Menjadi PKWTT.
Pekerja yang telah memenuhi syarat dan lulus masa percobaan, wajib diangkat menjadi pekerja berdasarkan PKWTT.
Bahasa edukatifnya: Masa percobaan itu ada ujungnya. Ujungnya ada dua: lulus dan diangkat, atau tidak lulus dengan penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang tidak boleh adalah menggantung. Bekerja bertahun-tahun dengan status percobaan yang diperpanjang terus-menerus.
HRD, buatlah sistem penilaian yang objektif dan terdokumentasi. Jangan menilai hanya dengan perasaan.
Pekerja, mintalah hasil evaluasi Anda secara tertulis. Itu hak Anda untuk tahu kenapa Anda lulus atau tidak.
Pengawas, mintalah dokumen evaluasi dan Surat Pengangkatan setelah masa percobaan berakhir. Jika tidak ada, perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya.
2. Pasal 93 - Tentang Surat Pengangkatan untuk PKWTT Lisan
Pasal 93 ayat (2) dan (3): Isi Minimal Surat Pengangkatan.
Untuk PKWTT yang dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan Tertulis yang paling sedikit memuat: nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah, serta nama dan tanda tangan pengusaha.
Bahasa edukatifnya: Surat Pengangkatan ini adalah KTP-nya hubungan kerja. Tanpa surat ini, pekerja sulit membuktikan kapan mulai bekerja, sebagai apa, dan digaji berapa. Dan perusahaan pun sulit membuktikan bahwa mereka sudah patuh.
HRD, jadikan Surat Pengangkatan sebagai standar. Satu pekerja, satu surat. Jangan menunggu pekerja meminta baru dibuat.
Pekerja, simpan baik-baik Surat Pengangkatan Anda. Foto dan simpan di HP. Ini dokumen penting untuk masa depan Anda, termasuk untuk penghitungan masa kerja dan hak-hak lainnya.
Pengawas, Surat Pengangkatan adalah dokumen pertama yang harus diminta saat pemeriksaan. Jika perusahaan memiliki 100 pekerja PKWTT lisan tetapi hanya punya 20 surat, berarti ada 80 pekerja yang belum terlindungi secara administratif.
3. Pasal 94 - Tentang Sanksi Administratif
Pasal 94 ayat (1): Sanksi Bagi yang Tidak Membuat Surat Pengangkatan.
Pemberi kerja yang tidak membuat Surat Pengangkatan Tertulis untuk PKWTT lisan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatasan kegiatan usaha.
Bahasa edukatifnya: Sanksi ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Negara hadir agar tidak ada pekerja yang bekerja tanpa kepastian.
HRD, jangan menunggu sampai ada peringatan. Jauh lebih murah dan lebih terhormat memperbaiki administrasi hari ini, daripada membayar denda besok.
Pekerja, Anda tidak perlu takut melapor. Laporan Anda adalah cara Anda membantu perusahaan menjadi lebih baik dan membantu negara menegakkan aturan.
Pengawas, sanksi harus diterapkan secara berjenjang, edukatif, dan konsisten. Tegur dulu, bina, jika tidak berubah, tindak sesuai kewenangan. Tujuan kita bukan menghukum, tujuan kita adalah membuat perusahaan patuh.
Pengingat Praktis untuk Tiga Pihak di Muba
UNTUK HRD, 6 Checklist Kepatuhan PKWTT:
1. Apakah sudah ada dokumentasi PKWTT yang jelas untuk setiap pekerja?
2. Apakah ketentuan probation sudah dicantumkan jika diberlakukan, dan tidak lebih dari 3 bulan?
3. Apakah upah probation sudah 75 persen dari upah jabatan dan tidak di bawah Upah Minimum?
4. Apakah pekerja sudah diberikan jaminan sosial sejak hari pertama?
5. Apakah masa probation sudah dihitung sebagai masa kerja?
6. Apakah sudah diterbitkan Surat Pengangkatan untuk PKWTT lisan dengan 5 isi minimal Pasal 93?
Jika ada satu saja yang belum, hari ini adalah waktu terbaik untuk memperbaikinya.
UNTUK PEKERJA, 5 Pertanyaan yang Boleh dan Harus Ditanyakan:
1. Saya sudah dapat Surat Pengangkatan belum?
2. Tanggal mulai bekerja saya dicatat tanggal berapa?
3. Upah jabatan saya berapa dan upah saya selama percobaan berapa?
4. Apakah saya sudah didaftarkan jaminan sosial?
5. Kapan evaluasi masa percobaan saya dilakukan dan bagaimana hasilnya?
Bertanya bukan berarti melawan. Bertanya berarti Anda peduli pada masa depan Anda.
UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, 5 Fokus Pemeriksaan:
1. Periksa kesesuaian antara tanggal mulai bekerja, Surat Pengangkatan, dan pendaftaran jaminan sosial.
2. Periksa struktur upah jabatan dan slip gaji masa percobaan terhadap Upah Minimum.
3. Periksa dokumen masa percobaan: apakah tertulis, berapa lama, dan apakah ada evaluasi?
4. Periksa Surat Pengangkatan PKWTT lisan: apakah lengkap 5 unsur Pasal 93?
5. Lakukan pembinaan dulu dengan bahasa edukatif. Sanksi Pasal 94 adalah langkah terakhir, bukan langkah pertama.
Pengawas yang baik bukan yang paling banyak menghukum, tetapi yang paling banyak membuat perusahaan menjadi patuh.
Penutup: Pahlawan Harus Dilindungi, Bukan Hanya Dikenang
Bapak/Ibu yang saya hormati,
Pahlawan dahulu berjuang agar kita merdeka. Pahlawan hari ini berjuang agar keluarganya sejahtera.
Tugas kita, sebagai pemerintah, sebagai HRD, sebagai pengawas, adalah memastikan perjuangan itu tidak sia-sia.
Mari kita jadikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai contoh. Daerah di mana pekerja dihargai, perusahaan patuh aturan, dan pengawas hadir sebagai pembina, bukan sekadar penindak.
Selamat Hari Pahlawan. Kerja yang bermartabat, Muba yang hebat. Pekerja adalah pahlawan, dan pahlawan harus dilindungi haknya.
Sekayu, 10 November 2026
Herryandi Sinulingga, AP
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin
Post a Comment for "Memahami PKWTT Agar Tidak Ada Lagi Pekerja yang Dirugikan"