Ketua Divisi Tipikor AKPERSI Soroti Tindakan BBKSDA Papua Musnahkan Mahkota Cenderawasih: Abaikan Sensitivitas Budaya

Wakil Pimpinan Redaksi October 22, 2025 Post a Comment

Jayapura, infodesanasional.id,- (22 Oktober 2025) – Ketua Divisi Tindak Pidana Korupsi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Ariawan Uka, menyampaikan rasa kecewa dan menyayangkan tindakan pemusnahan mahkota burung Cenderawasih yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura pada Senin, 21 Oktober 2025.

Pernyataan ini muncul menyusul viralnya video pemusnahan tersebut, yang telah memicu pro dan kontra serta reaksi keras di kalangan masyarakat Papua, mengingat burung Cenderawasih memiliki nilai budaya, adat, dan spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat setempat.

Ariawan, dalam keterangannya, menegaskan bahwa meski konservasi adalah tujuan yang mulia, cara pemusnahan yang terekam dalam video tersebut dianggap tidak mempertimbangkan sensitivitas budaya dan kearifan lokal.

"Kami menyayangkan perbuatan yang dilakukan. Tindakan ini seharusnya dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak, misalnya dengan menyimpan atau memuseumkan mahkota tersebut sebagai benda cagar budaya atau benda edukasi, bukan dimusnahkan dengan cara dibakar di depan umum," ujar Uka.

Beliau menambahkan bahwa mahkota Cenderawasih merupakan bagian dari aset budaya yang tak ternilai. Pemusnahan massal tanpa adanya dialog atau konsultasi yang mendalam dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dianggap telah melukai perasaan banyak pihak.

Uka juga mendesak BBKSDA Papua untuk segera melakukan langkah-langkah rekonsiliasi dan klarifikasi yang melibatkan semua unsur masyarakat adat dan pemerintah daerah guna meredakan polemik yang muncul.

"Konservasi satwa endemik harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak adat dan warisan budaya. Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar ke depannya, setiap kebijakan konservasi di Papua melibatkan partisipasi aktif dari pemilik hak ulayat dan pemangku kepentingan adat," tutupnya.

(Red)