Ketua LSM KCBI Desak Polres Muba Panggil Oknum Kepala Sekolah Terkait Dugaan Penyimpangan Dana BOS

Musi Banyuasin, Infodesanasional.id – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI), A. Nasution, mendesak Polres Musi Banyuasin (Muba) segera memanggil dan memeriksa oknum Kepala Sekolah SD Talang Suhut, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Desakan tersebut disampaikan Nasution setelah pihaknya menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Muba. hari ini Senin 26 Januari 2026 Dalam laporan itu, disebutkan adanya dugaan pelanggaran pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan.

“Berdasarkan LHP Inspektorat yang kami terima, terdapat dugaan dana BOS tidak dilaksanakan sesuai aturan, termasuk tidak dibayarkannya honor guru pada periode 2015 sampai 2017 dan tahun 2020,” ujar Nasution, kepada wartawan.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan terkait pembayaran honor sekolah. Menurutnya, praktik tersebut diduga dilakukan secara berulang.

“Kami menduga ada pemalsuan tanda tangan dalam pencairan honor. Ini bukan sekali, tetapi diduga berulang dan dilakukan secara sadar untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.

Nasution menilai tindakan tersebut telah merugikan guru honorer serta keuangan sekolah. Ia menyebut, persoalan ini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Muba untuk ditindaklanjuti, khususnya oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurutnya, pengembalian kerugian keuangan negara ke kas sekolah tidak serta-merta menghapus unsur pidana.

“Pengembalian uang negara tidak menghapus pidana. Itu hanya menjadi pertimbangan hakim. Jadi tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak memanggil dan memeriksa terlapor,” katanya.

Nasution berharap Kapolres Muba yang baru dapat menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum secara profesional dan menjaga kepercayaan publik.

“Kami percaya Kapolres yang baru memegang prinsip tidak menyakiti hati masyarakat. Guru honorer dan kami sebagai LSM juga bagian dari masyarakat yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Muba belum memberikan keterangan resmi atau surat pemberitahuan perkembagan Hasil penyidikan (SP2HP )terkait tudingan tersebut. (Tim)