Polri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Lewat Ekosistem Jagung Pakan Ternak

JAKARTA, infodesanasional.id – Polri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.

Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari evaluasi dan konsolidasi strategi ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan capaian penting Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.

“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Melalui rakor ini, kami memperkuat kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mempermudah akses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh tambahan modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.

Tidak hanya mendukung permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik tengkulak. Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang lebih menguntungkan.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebesar 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram,” tambah Brigjen Langgeng.

Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pembiayaan yang tepat, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani jagung di seluruh Indonesia.

(Yayan Haryono, S.E.)