PALEMBANG, Infodesanasional.id - Kasus bentrokan berdarah di area perkebunan kelapa sawit PT Buluh Cawang Plantation (BCP) yang menewaskan seorang petani di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus menuai sorotan tajam. Perkumpulan Lingkar Hijau secara tegas mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penembakan ini dan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun tangan melakukan penyelidikan langsung.
Insiden yang terjadi pada Selasa (23/6/2026) di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) anak usaha Wilmar Group tersebut menewaskan Ali (25), warga Desa Tebing Suluh. Selain itu, dua warga lainnya, Mat Umar (43) dan Zainal Abidin (50), mengalami luka tembak serius dan masih dalam perawatan medis.
Tuntut Transparansi dan Pengusutan Senjata ApiKepala Advokasi Perkumpulan Lingkar Hijau, Devi Irwan, menegaskan bahwa penggunaan senjata api terhadap warga sipil dalam konflik agraria harus diusut secara transparan.
Ia mengingatkan bahwa pengamanan aset korporasi tidak boleh mengorbankan nyawa manusia."Aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan malah menjelma menjadi alat pemukul bagi oligarki perkebunan," ujar Devi dalam keterangan tertulisnya di Palembang, Jumat malam (26/6/2026).Lingkar Hijau mendesak penyidik untuk mengungkap penyebab pasti kematian Ali.
Jika hasil penyelidikan membuktikan korban tewas akibat peluru aparat, proses hukum pidana harus dilakukan secara terbuka. Penggunaan kekuatan oleh aparat dinilai harus tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.
Akar Konflik dan Sorotan Program BiodieselBerdasarkan catatan Lingkar Hijau, bentrokan ini berakar dari konflik agraria menahun yang dipicu oleh dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) sawit serta penyitaan kendaraan milik warga setempat.
Di sisi lain, kasus ini juga menyeret perhatian terhadap posisi Wilmar Group sebagai pemasok bahan baku program biodiesel nasional.
Koordinator Program Perkumpulan Lingkar Hijau, Hadi Jatmiko, mengingatkan pemerintah agar mengevaluasi rantai pasok program strategis tersebut. Menurutnya, proyek nasional tidak boleh berdiri di atas konflik agraria dan dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat adat atau lokal. (***)
Post a Comment for "Konflik Agraria PT BCP OKI: Lingkar Hijau Desak Komnas HAM Turun Tangan"