SERANG, Infodesanasional.id - 20 Juli 2026 Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (DPP GHARIS) hari ini resmi menjalani sidang perdana dalam agenda Pemeriksaan Persiapan perkara terkait sengketa seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Banten, dimulai pada pukul 10.30 hingga 12.00 WIB. Dari DPP GHARIS hadir Ketua Umum Hotmartua Simanjuntak, S.Hum., Bendahara Umum Askan Nor, S.H., M.H., dan Wasekjen Syuhada, S.H. Sementara itu, pihak Tergugat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dihadiri oleh empat orang utusan.
Dalam jalannya persidangan, Majelis Hakim memberikan saran dan arahan terkait beberapa poin perbaikan administrasi guna menyempurnakan gugatan untuk sidang berikutnya, yang dijadwalkan kembali digelar pada Selasa pekan depan.
Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum., menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal pemerintahan yang bersih.
"Kami berharap Pemerintah Kota Tangsel dapat bersikap kooperatif, transparan, dan akuntabel dengan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Jangan ada lagi sikap anti-kritik atau ketakutan dalam memberikan informasi kepada masyarakat," ujar Hotmartua.
Lebih lanjut, DPP GHARIS menyoroti bahwa upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal jalannya demokrasi di Tangerang Selatan merupakan bagian dari ikhtiar untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Menutup akses informasi, mempersulit, atau memperlama proses pemberian dokumen publik justru kontraproduktif. Sejatinya, partisipasi masyarakat harus didukung. Bila aspirasi kami justru dianggap sebagai musuh, maka tindakan administratif yang menutup ruang transparansi ini justru akan melemahkan pemerintahan itu sendiri di mata hukum dan publik," tegas Hotmartua.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP GHARIS, Askan Nor, S.H., M.H., menyampaikan bahwa sidang perdana merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum administrasi negara.
"Alhamdulillah sidang perdana gugatan terhadap Wali Kota Tangerang Selatan telah berlangsung dengan baik. Menurut saya, ini merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum administrasi negara. Agenda sidang pertama pada umumnya meliputi pemeriksaan identitas para pihak, kelengkapan administrasi gugatan, serta penjelasan mengenai pokok perkara sebelum memasuki tahapan persidangan berikutnya," ujar Askan.
Askan menambahkan bahwa DPP GHARIS menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berharap Majelis Hakim dapat memeriksa perkara secara objektif.
"Melalui proses persidangan ini, kami berharap Majelis Hakim dapat memeriksa dan menilai secara objektif legalitas keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kami juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta memberikan ruang bagi pengadilan untuk memutus perkara secara independen, adil, dan transparan," tutup Askan.
DPP GHARIS berkomitmen untuk terus mengikuti seluruh proses persidangan dengan mematuhi arahan Majelis Hakim, sembari tetap mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menunjukkan itikad baik dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Kontak Media:
DPP GHARIS (Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera)
Email: gharisindonesia@gmail.com
Instagram: @DPP_GHARIS
Post a Comment for "DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB"