FORUM CAKAR SRIWIJAYA DATANGI DINKES KOTA PALEMBANG, DESAK PENGUSUTAN DUGAAN KESALAHAN HASIL TES URINE DI RS PERMATA

Palembang, infodesanasional.id,- 14 Juli 2026 – Forum Cakar Sriwijaya Sumatera Selatan mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak adanya penanganan serius terhadap dugaan kesalahan hasil pemeriksaan tes urine yang dialami oleh seorang mantan karyawan di Kota Palembang.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan RS Permata Palembang menyatakan yang bersangkutan positif narkoba. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pembanding di dua rumah sakit berbeda, hasil yang diperoleh justru menunjukkan negatif. Perbedaan hasil tersebut diduga telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan korban, termasuk hilangnya pekerjaan serta tercorengnya nama baik.

Sebelum menyampaikan aspirasi secara terbuka, perwakilan Forum Cakar Sriwijaya terlebih dahulu mengikuti mediasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dan pihak Humas RS Permata Palembang. Mediasi berlangsung dalam suasana kondusif dan mendapat pengamanan dari personel Polrestabes Palembang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Ilir Barat I Kompol Fauzi beserta jajaran yang memastikan seluruh rangkaian mediasi maupun penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes., Sp.KKLP., menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RS Permata Palembang sebagai tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat.

Evaluasi akan dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam dengan menelusuri seluruh prosedur pemeriksaan laboratorium, standar pelayanan, mekanisme pengujian, hingga kepatuhan rumah sakit terhadap standar operasional yang berlaku.

«"Sebagai pembina rumah sakit di Kota Palembang, kami akan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap RS Permata," ujar dr. Fenty.»

Selain melakukan evaluasi, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan guna memastikan seluruh pelayanan kesehatan di RS Permata berjalan sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pihak RS Permata Palembang hadir melalui perwakilan Humas, Duto dan Ulfa. Dalam mediasi tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa mereka akan menunggu hasil evaluasi resmi dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan perbedaan hasil pemeriksaan tersebut.

Menanggapi hasil mediasi tersebut, Egis-Ty, selaku perwakilan Forum Cakar Sriwijaya Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Dinas Kesehatan Kota Palembang. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak berhenti hanya pada pembinaan administratif.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan yang berkomitmen melakukan evaluasi dalam waktu 3 x 24 jam. Namun kami berharap proses tersebut benar-benar mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika nantinya ditemukan adanya kelalaian, kesalahan prosedur, atau pelanggaran terhadap standar pelayanan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan," tegas Egis-Ty.

Egis-Ty menambahkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut satu orang korban, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

"Hasil pemeriksaan laboratorium memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap masa depan seseorang. Karena itu, setiap rumah sakit wajib menjamin akurasi, profesionalisme, dan kehati-hatian dalam setiap proses pemeriksaan. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat dugaan kesalahan prosedur atau kekeliruan hasil pemeriksaan. Kami akan terus mengawal proses evaluasi ini hingga hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat," pungkasnya.

Forum Cakar Sriwijaya Sumatera Selatan berharap proses evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palembang dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif serta menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.(Red)